Lowongan Kerja Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi

Lowongan Kerja Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berikut informasi terkait posisi, persyaratan dan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam mengajukan lowongan kerja tersebut :

Lowongan Kerja Nasioal Komisi Pemberantasan Korupsi

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN EKSEKUSI

Tanggung Jawab :
Menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan eksekusi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Fungsi

• Perumusan kebijakan teknis pada bidang penindakan dan eksekusi yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi penanganan
• perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang;
• Pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi;
• Pelaksanaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan bekerja sama dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
• Pelaksanaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang dan bekerja sama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
• Pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan;
• Pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan pelaksanaan eksekusi barang rampasan;g.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, pembinaan sumber daya dan dukungan operasional pada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi;
• Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi; dani.pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA

Tanggung Jawab :
Menyiapkan dan melaksanakan rumusan kebijakan pada bidang informasi dan data dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Fungsi

• Perumusan kebijakan teknis pada bidang pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat, manajemen informasi dan data, pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi, serta deteksi dan analisis antikorupsi;
• Pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Informasi dan Data;
• Pelaksanaan pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat;
• Perencanaan, pengembangan dan pemberian dukungan sistem, teknologi informasi dan komunikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi;e.pelaksanaan pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi dalam pemberantasan korupsi;
• Pengumpulan serta pengolahan data dan informasi, termasuk analisis informasi untuk kepentingan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, kepentingan manajerial maupun dalam rangka deteksi indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi;
• Pembangunan pusat analisa deteksi dini indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi;
• Pelaksanaan analisis data dan informasi untuk mengantisipasi hambatan dan perlawanan pelaku tindak pidana korupsi;
• Pengelolaan jaringan nasional dan Internasional dalam pemberantasan korupsi;j.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya pada Deputi Bidang Informasi dan Data;
• Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputi Bidang Informasi dan Data; dan
• Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

DIREKTUR PENYELIDIKAN

Tanggung Jawab :
Menyiapkan kebijakan dan melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang dan bekerja sama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain.

Fungsi

• Penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, proses bisnis/prosedur operasi baku dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas Direktorat Penyelidikan;
• Penelaahan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi dan pembuatan hipotesis kelayakannya untuk dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan;
• Pembuatan rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi termasuk pelaksanaan koordinasi pelibatan Penyidik dan Penuntut Umum, atau Penyelidik dari unit lain untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan;
• Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
• Pengelolaan data dan informasi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi baik yang telah atau yang belum dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan;
• Pengendalian seluruh kegiatan dalam proses penyelidikan termasuk penyelidikan dengan penyadapan dan pembuatan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi;
• Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi;
• Pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi;
• Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi; dan
• Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

DIREKTUR PENUNTUTAN

Tanggung Jawab :
Menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penuntutan, mengajukan upaya hukum, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan upaya hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

• Penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, proses bisnis/prosedur operasi baku dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas Direktorat Penuntutan;
• Penelitian kelengkapan berkas perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang;
• Penerimaan penyerahan berkas perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang beserta barang bukti dan tersangka dari Penyidik;
• Pembuatan rencana penuntutan dan dakwaan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang;
• Pelaksanaan kegiatan penuntutan dan upaya hukum perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Pelaksanaan penetapan hakim pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
• Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk optimalisasi penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang;
• Pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang;
• Menyusun dan mengajukan dokumen upaya hukum luar biasa;
• Penyampaian informasi tentang perkembangan penuntutan kepada Juru Bicara;
• Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi; dan
• Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

DIREKTUR KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH

Tanggung Jawab :
Melaksanakan koordinasi dan supervisi sesuai ruang lingkup wilayah yang ditentukan.

Fungsi

• Pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I;
• Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya di Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I;
• Meminta informasi, perkembangan penanganan dan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya di Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I;
• Melakukan ekspose atau gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati;
• Melaksanakan kegiatan pengawasan, penelitian dan/atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh aparat penegak hukum lainnya di Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I; dan
• Merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk melaksanakan pengambilalihan penanganan perkara pada tahapan penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum lainnya di Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.

Bagi pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:

• Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV), diutamakan Master (S2);
• Memiliki pengalaman jabatan yang relevan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
  Sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama atau jabatan yang setara minimal 2 (dua) tahun;
• Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun per tanggal 2 Oktober 2023;
• Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat Lemhanas/ Sespimti/ Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I/ pendidikan dan pelatihan yang setara;
• Untuk PNS sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), dan untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia minimal Brigadir Jenderal Polisi; dan
• Khusus untuk jabatan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia.

Bagi pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

• Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
• Memiliki pengalaman jabatan yang relevan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
• Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya atau Spesialis Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
• Khusus untuk jabatan Direktur Penuntutan, sedang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa;
• Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 2 Oktober 2023;
• Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, diutamakan telah mengikuti Sespimen/ Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/ pendidikan dan pelatihan yang setara; dan
• Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/b), dan untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia minimal Komisaris Besar Polisi.

TATA CARA PENDAFTARAN :

• Pendaftaran melalui laman https://rekrutmen.kpk.go.id selama 16 hari kalender mulai tanggal 20 Juni 2023 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2023 paling lambat pukul 23.59 WIB.
• Dokumen berkas lamaran adalah sebagai berikut:
  • Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format dalam laman https://rekrutmen.kpk.go.id ;
  • Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermeterai Rp. 10.000, sesuai format pada Lampiran I;
  • KTP;
  • Kartu NPWP;
  • Pas foto ukuran 4×6 cm terbaru dengan latar belakang warna merah;
  • Ijazah pendidikan terakhir;
  • SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  • SK Pangkat terakhir;
  • Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2021 dan 2022) minimal Baik;
  • STTP Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan atau yang setara yang dipersyaratkan;
  • Tanda terima LHKPN periodik dengan tahun pelaporan 2021 dan tahun 2022 bagi pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  • Tanda terima LHKPN atau LHKASN periodik dengan tahun pelaporan 2021 dan tahun 2022 bagi pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berkewajiban lapor atau Surat Pernyataan Tidak Wajib Melaporkan LHKPN atau LHKASN sesuai format pada Lampiran II;
  • Tanda bukti telah menyerahkan SPT Tahun 2021 dan tahun 2022;
  • Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sesuai format pada Lampiran III;
  • Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta sesuai format pada Lampiran IV;
  • Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun sesuai format pada Lampiran V;
  • Surat pernyataan tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau berdasarkan putusan pengadilan sesuai format pada Lampiran VI, dan Menandatangani Pakta Integritas sesuai format pada Lampiran VII.
• Seluruh berkas lamaran dan dokumen kecuali Daftar Riwayat Hidup diunggah (upload) dalam bentuk softcopy (scan) dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam format jpg/jpeg).
• Pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi disampaikan melalui laman https://rekrutmen.kpk.go.id. Untuk itu, peserta seleksi diharapkan aktif mengakses laman tersebut.
• Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural dan diundang untuk mengikuti tahapan selanjutnya agar mengunggah (upload) dokumen tambahan dalam bentuk softcopy melalui laman https://rekrutmen.kpk.go.id paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman dinyatakan lulus. Adapun dokumen tambahan yang harus diunggah adalah sebagai berikut:
  • Surat Keterangan Bebas Narkoba yang lengkap dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
  • Surat Keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bermeterai Rp10.000,- yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai format pada Lampiran VIII.

Apabila terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran secara online, harap menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka KPK melalui email:pansel.JPT@kpk.go.id atau nomor WA 0813 1555 8854 pada hari Senin s.d Jumat Pk 08.00 – 17.00 WIB.

Ketentuan Lain – lain

• Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.
• Panitia tidak menyediakan akomodasi dan tranportasi dalam proses seleksi.
• Berkas lamaran yang akan diproses adalah berkas yang Iengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
• Panitia seleksi tidak melakukan komunikasi melalui telepon dan kepada pelamar agar berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam
• proses seleksi terbuka ini.
• Keputusan Panitia Seleksi setiap tahapan adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
• Mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus administrasi sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023. Masukan tersebut
• dapat dikirim melalui email: pansel.JPT@kpk.go.id.

Jika anda berminat dengan lowongan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Silahkan daftar secara online langsung klik pada tombol apply di bawah ini :

Formasi

Pengumuman

Download Lampiran

Terbit : 3 Juli 2023
Batas Lamaran : 5 Juli 2023

Silahkan bagikan Informasi Lowongan Kerja lainnya dari Roomsjob.com teman, saudara dan orang yang membutuhkan…